Seluma, tobagoes.com Bengkulu – Sorotan tajam terhadap penggunaan anggaran publik kembali mencuat. Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) Komando Garuda Sakti DPD Provinsi Bengkulu menyatakan siap melaporkan sejumlah paket pengadaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma ke Aparat Penegak Hukum (APH).
Langkah ini diambil setelah ditemukan indikasi awal ketidakwajaran dalam beberapa paket kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang memiliki nilai fantastis dan dinilai perlu klarifikasi mendalam.
Ketua LAI Komando Garuda Sakti Bengkulu, Astrawan, mengungkapkan bahwa sejumlah item pengadaan menjadi perhatian serius. Di antaranya pengadaan papan merek sekolah, aplikasi media pembelajaran senilai Rp1,4 miliar, jasa pihak ketiga untuk desain dan papan merek sebesar Rp500 juta, hingga pembuatan website sekolah dengan nilai mencapai Rp1,75 miliar (Kode RUP 61965645).
“Nilai anggaran yang cukup besar ini harus dijelaskan secara terbuka. Kami melihat ada potensi ketidaksesuaian antara anggaran dan output yang dihasilkan,” tegas Astrawan.
Seluruh paket tersebut diketahui menggunakan metode E-Purchasing. Secara teori, metode ini dirancang untuk menjamin transparansi harga serta efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Namun, LAI menilai implementasinya dalam kasus ini perlu diuji lebih lanjut.
Astrawan menambahkan, pihaknya menemukan indikasi tumpang tindih kegiatan serta struktur anggaran yang dinilai tidak wajar. Hal ini memunculkan dugaan adanya potensi inefisiensi hingga penyimpangan penggunaan dana publik.
“Kami tidak ingin berspekulasi. Ini bagian dari kontrol sosial. Jika tidak ada klarifikasi yang memadai, maka kami akan membawa persoalan ini ke ranah hukum,” ujarnya.
Meski demikian, LAI masih membuka ruang bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma untuk memberikan penjelasan resmi sebelum laporan dilayangkan secara formal.
“Kami beri kesempatan klarifikasi. Tapi jika tidak transparan, kami pastikan akan lanjut ke APH,” tegasnya lagi.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma belum memberikan keterangan resmi terkait sorotan tersebut.
