BENGKULU, Tobagoes.Bengkulu.com – Pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, yang meminta aparat kepolisian agar tidak melakukan penembakan langsung terhadap pelaku kejahatan jalanan atau begal, menuai gelombang penolakan dan kritik tajam dari berbagai elemen masyarakat. Salah satu kritik paling keras datang dari Ketua Umum BPI KPNPA RI Wilayah Bengkulu, Syamsuyudi, S.H.
Menurut Syamsuyudi, pernyataan yang disampaikan Menteri HAM tersebut sangat tidak tepat sasaran dan dinilai sama sekali tidak berpihak pada keselamatan masyarakat yang selama ini menjadi korban utama aksi brutal para begal. Ia menegaskan, sikap yang diambil pejabat negara tersebut justru mengabaikan hak dasar warga negara untuk hidup aman dan terlindungi, serta tidak mencerminkan pemahaman terhadap kondisi riil keamanan di lapangan.
“Begal itu kejahatan yang sudah sangat meresahkan masyarakat luas. Mereka bergerombol, bersenjata tajam, dan tidak segan-segan melukai bahkan membunuh warga sipil demi mengambil harta benda. Pertanyaan saya sederhana: Kalau aparat maupun masyarakat dilarang atau tidak boleh melakukan tindakan tegas terukur saat nyawa terancam, lalu dengan cara apa negara mau melindungi rakyatnya?,” tegas Syamsuyudi dengan nada tinggi, Selasa (23/5/2026).
Terlalu Membela Pelaku, Abaikan Hak Korban
Syamsuyudi atau yang akrab disapa Yudi, menyindir keras sikap Menteri HAM yang dinilai terlalu banyak berbicara dan mempermasalahkan hak-hak para pelaku kejahatan, namun justru menutup mata terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan rasa aman. Ia bahkan menilai pernyataan tersebut sangat naif dan jauh dari realitas sosial yang ada.
“Saya sangat prihatin dengan cara berpikir Menteri HAM ini. Bicaranya itu seperti anak TK saja, tidak paham kondisi lapangan. Begal dengan santai boleh membunuh dan menyiksa masyarakat, tapi aparat penegak hukum dilarang melumpuhkan pelaku yang jelas-jelas membahayakan nyawa? Kalau pola pikirnya seperti itu, lebih baik mundur saja dari jabatan Menteri HAM. Saya heran, model pemimpin yang seperti ini kok bisa dipilih dan duduk jadi menteri,,” sergahnya dengan nada tajam.
Pernyataan keras ini muncul menyusul tanggapan Polda Metro Jaya terkait penanganan begal. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin, sebelumnya telah menegaskan bahwa Tim Pemburu Begal hanya akan melakukan tindakan tegas dan tindakan fisik apabila pelaku benar-benar melawan, berbahaya, atau mengancam keselamatan masyarakat maupun aparat. Tindakan itu tetap dijalankan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Dikonfirmasi awak media saat ditanya mengenai pandangan masyarakat yang mendukung tindakan tegas terhadap begal, Pigai menyebut dukungan tersebut muncul karena minimnya pemahaman tentang HAM.
“Masyarakat yang mengiyakan itu masyarakat yang tidak mengerti tentang hak asasi manusia. Negara tidak boleh merampas hak hidup seorang warga negara tanpa melalui proses dan prosedur hukum yang berlaku dalam sebuah negara. Itu prinsip,” tegasnya.
Negara Tak Boleh Kalah dari Kriminal
Menurut Yudi, tindakan tegas, cepat, dan terukur yang dilakukan aparat kepolisian merupakan langkah yang sah dan benar, terutama dalam kondisi darurat demi melindungi nyawa orang banyak. Ia menegaskan, hukum dan penegakan keamanan harusnya berada di pihak rakyat, bukan di pihak penjahat.
“Prinsipnya jelas: Kalau begal sudah mengancam keselamatan nyawa masyarakat maupun aparat, ya sah-sah saja pelaku dilumpuhkan. Negara tidak boleh kalah atau kalah telak dengan para penjahat kriminal. Itu namanya penegakan hukum, bukan pelanggaran HAM,” tegasnya.
Lebih lanjut, Yudi menilai sosok menteri dengan pola pikir demikian tidak layak dipertahankan dalam kabinet pemerintahan saat ini. Ia menilai Menteri HAM seolah-olah tidak paham betul bagaimana kejahatan begal saat ini sudah merajalela, beraksi tidak hanya di tempat sepi, tapi juga di tengah keramaian dengan kebrutalan yang tinggi.
“Apa kita harus menunggu lebih banyak korban bergelimpangan, darah mengalir di jalanan, baru negara mau berbuat sesuatu? Jangan sampai kebijakan yang salah justru membiarkan rakyat jadi sasaran empuk kejahatan,” ujarnya.
Terakhir, Yudi meminta seluruh jajaran aparat kepolisian di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah Bengkulu, untuk tetap berani bertindak tegas dan konsisten memberantas kejahatan jalanan. Ia juga menegaskan dukungannya penuh terhadap polisi yang bekerja jujur melindungi rakyat.
“Polisi harus kuat dan berani membela rakyat. Kalau menterinya sudah seperti ini, tidak mengerti persoalan dasar keamanan, sebaiknya segera saja diganti. Kami wakili rakyat meminta kebijakan yang berpihak pada rasa aman, bukan kebijakan yang memanjakan penjahat,” pungkas Ketua BPI KPNPA RI Wilayah Bengkulu ini.
