BENGKULU UTARA, toBagoes.Bengkulu.com –Kondisi Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Lais yang beralamat di Jalan Raya Lais, Desa Pal 30, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, menuai keprihatinan mendalam. Berdasarkan hasil penelitian dan peninjauan langsung yang dilakukan oleh tim Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) Wilayah Bengkulu yang diketuai Syamsuyudi, SH, lembaga pendidikan ini terkesan “dianaktirikan” atau kurang mendapatkan perhatian layak dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.
Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Lais, Abu Bakar, S.Pd.I, M.Pd.I, menyampaikan keluh kesah dan keterbatasan yang dialami pihak sekolah saat menerima kedatangan tim peneliti. Dengan penuh kesedihan, ia menceritakan berbagai persoalan yang selama ini membeani jalannya pendidikan di lembaga yang dipimpinnya.
“Kami merasa seperti tidak dianggap. Hampir setiap tahun, sekolah ini tidak pernah mendapatkan bantuan atau perhatian sebagaimana sekolah-sekolah lain. Fasilitas bangunan Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Lais kami sangat memprihatinkan, bagian atap banyak yang bocor, sehingga jika hujan turun air masuk ke dalam ruang belajar dan mengganggu kegiatan siswa,” ungkap Abu Bakar.
Masalah lain yang tak kalah berat adalah persaingan penerimaan siswa baru. Menurut keterangannya, sekolah-sekolah lain yang letaknya berdekatan masih terus menerima siswa dalam jumlah banyak tanpa ada pembatasan kuota. Hal ini membuat Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Lais kesulitan mendapatkan murid, meskipun sudah berusaha membuka pendaftaran seluas-luasnya. Akibatnya, saat ini jumlah siswa yang belajar di sana hanya sekitar 20 orang saja.
Sementara itu, tenaga pendidik yang mengajar di Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Lais berjumlah cukup banyak, yakni 20 orang guru, namun seluruhnya berstatus tenaga honorer, belum ada yang berstatus Pegawai Negeri Sipil kecuali kepala sekolah. (PNS) atau mendapat tunjangan layak. Belum lagi akses jalan menuju lokasi sekolah tergolong sempit, sulit dilalui kendaraan besar, dan kurang terawat, semakin menambah daftar kendala yang dihadapi setiap hari.
Mendengar dan melihat langsung kondisi nyata tersebut, Ketua BPI KPNPA RI Wilayah Bengkulu yang juga menjabat Ketua SKD Senyap 08 Bengkulu, Syamsuyudi, SH, sangat menyayangkan keadaan tersebut. Ia menegaskan, pendidikan adalah hak seluruh warga negara dan setiap lembaga berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan pemerataan pembinaan maupun bantuan.
“Kami mengimbau dan meminta instansi terkait, baik Dinas Pendidikan maupun pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Utara, agar segera turun ke lapangan, meninjau dan melihat sendiri fakta yang ada. Jangan sampai ada sekolah yang diabaikan begitu saja, dibiarkan kekurangan fasilitas dan dukungan, seolah tidak ada nilainya,” tegas Syamsuyudi.
Menurutnya, fasilitas rusak, atap bocor, keterbatasan akses jalan, serta nasib guru honorer yang belum sejahtera adalah masalah utama yang wajib segera dicarikan solusinya. Ia berharap setelah adanya peninjauan dan laporan ini, keadilan benar-benar terwujud.
“Semoga setelah kami soroti ini, ada kepekaan dan kepedulian dari pihak berwenang. Kami ingin keadilan dirasakan juga oleh MAS Lais, agar pendidikan di sana bisa berjalan nyaman, aman, dan masa depan anak-anak didik di sini tetap terjamin kualitasnya, sama seperti sekolah-sekolah lainnya,” tambahnya.
Kondisi MAS Lais menjadi bukti bahwa pemerataan fasilitas dan perhatian pendidikan belum sepenuhnya merata. BPI KPNPA RI Wilayah Bengkulu berjanji akan terus memantau perkembangan kasus ini, dan mendesak adanya tindakan nyata perbaikan demi mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa ada yang tertinggal.
Redaksi_Yudi